Posted
on 05 Nov 2014. Hits : 1103
[4 November 2014]
Politisi PDI-P Aria Bima yakin konflik ini akan segera berakhir , demikian ungkapnya dalam wawancara dengan Kompas.com. Ketua DPR Setya Novanto mengisyaratkan akan segera berakhirnya konflik antara kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). "Doakan saja, minggu ini konflik itu berakhir," ujar Setya saat hendak pulang dari Kompleks Parlemen, Selasa (4/11/2014). Setya mengatakan, dua petinggi partai politik yang merepresentasikan dua kekuatan politik di parlemen telah menjalin komunikasi. Dia yakin pertemuan itu memberikan sinyal baik bagi DPR. Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar rapat konsultasi tandingan soal alat kelengkapan dewan (AKD) di ruang Pansus B, Gedung DPR, Jakarta. Wakil Ketua DPR sementara versi KIH, Effendi Simbolon mengatakan, rapat tersebut sebagai bentuk ketidakpercayaan atas pembentukan pimpinan komisi oleh Koalisi Merah Putih (KMP).
"Kami tidak mengakui keabsahan pembentukan AKD dan pembentukan pimpinan komisi yang dibentuk oleh koalisi Prabowo (Subianto)," kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).
Effendi berujar, perseteruan KIH dengan KMP di DPR sebagai imbas kekecewaan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2014 yang lalu, mengalahkan Prabowo yang diusung KMP.
[3 November 2014]
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yakin bahwa konflik di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) bakal berakhir. Meski tidak menyebutkan kapan terjadinya, paling tidak ada harapan DPR bakal bersatu kembali.
Hal itu disampaikan Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senin (3/11/2014) petang. Cara penyampaiannya terkesan nyentrik. Zulkifli tiba-tba datang dari arah ruang pimpinan MPR, lalu menemui sejumlah wartawan yang tengah mengetik berita di selasar Gedung Nusantara III.
Perseteruan antara kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di DPR RI akan berakhir dengan bersatunya kedua kubu dari partai-partai itu di parlemen. Rasa optimis demikian didasari dengan adanya langkah silaturahmi pada saat ini untuk bangsa Indonesia.
"Kalau menyangkut kepentingan Indonesia maka akan menjadi satu, percayalah dan saya yakin," kata Ketua MPR RI Zulkifli Hassan kepada wartawan, Senin (3/11/2014) malam.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu memprediksi paling sedikit selama seminggu atau paling lama dua minggu, pereseteruan itu akan berakhir.
[2 November 2014]
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan konflik yang terjadi di DPR, antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
"Kita semua menyayangkan konflik di DPR, padahal KMP dan KIH adalah wakil-wakil rakyat yang mendapat kepercayaan dari konsittuen dan pemilihnya masing-masing," jelas Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj saat penutupan Musyawarah Nasional dan Konfrensi Besar PBNU, di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Minggu (2/11/14).
[1 November 2014]
Pertemuan antara elite partai Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ternyata tak membawa perdamaian kedua kubu tersebut di DPR.
Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun, menuturkan pertemuan Joko widodo dengan sejumlah pimpinan partai yang tergabung dalam KMP, seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, sia-sia.
"Ini kan sebenarnya tetap saja pengelompokan pilpres yang belum selesai kedua belah pihak. Padahal, pertemuan elit cair namun di bawahnya ternyata pada pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD) pada ribut lagi," kata Refli saat diskusi "Pasca Pemilu" di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).
Menurut dia, dalam penetapan suatu keputusan dan kebijakan di DPR diambil melalui musyawarah yang mufakat. Bukan, saling mau menang sendiri dan melakukan segala cara.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan konflik yang terjadi di DPR, antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
"Kita semua menyayangkan konflik di DPR, padahal KMP dan KIH adalah wakil-wakil rakyat yang mendapat kepercayaan dari konsittuen dan pemilihnya masing-masing," jelas Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj saat penutupan Musyawarah Nasional dan Konfrensi Besar PBNU, di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Minggu (2/11/14).
[1 November 2014]
Pertemuan antara elite partai Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ternyata tak membawa perdamaian kedua kubu tersebut di DPR.
Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun, menuturkan pertemuan Joko widodo dengan sejumlah pimpinan partai yang tergabung dalam KMP, seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, sia-sia.
"Ini kan sebenarnya tetap saja pengelompokan pilpres yang belum selesai kedua belah pihak. Padahal, pertemuan elit cair namun di bawahnya ternyata pada pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD) pada ribut lagi," kata Refli saat diskusi "Pasca Pemilu" di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).
Menurut dia, dalam penetapan suatu keputusan dan kebijakan di DPR diambil melalui musyawarah yang mufakat. Bukan, saling mau menang sendiri dan melakukan segala cara.
Perebutan kursi
pimpinan di DPR yang berujung munculnya pimpinan tandingan DPR berisiko
melumpuhkan parlemen dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai legislatif.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, memastikan pembahasan setiap kebijakan DPR bakal terus mengalami jalan buntu. “Mereka akan sulit untuk menghasilkan kebijakan legislasi,” katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Kamis (30/10/2014)
Pimpinan DPR tandingan yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bisa menimbulkan masalah baru. Soalnya, perseteruan ini dikhawatirkan mengarah pada ancaman politik dan keamanan di Tanah Air.
Oleh karena itu, diharapkan KIH bersama Koalisi Merah Putih (KMP) mampu menjernihkan situasi politik tersebut. Perseteruan ini tentunya bisa berdampak besar dan merugikan rakyat. Elite partai diharapkan berpolitik secara dewasa.
"Perseteruan berkelanjutan ini sebaiknya dihentikan. KMP dan KIH jangan menonjolkan ego dan kekuasaan," ujar Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat kepada SP, Kamis (30/10).
Gandi mengatakan, saling sikut antara KMP dan KIH bersumber dari pemilihan presiden (Pilpres). Ajang mengejar kekuasaan ini kemudian berkelanjutan di pemerintahan yang baru. Elite partai tidak mempertimbangkan dampaknya. (Akhlis)
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, memastikan pembahasan setiap kebijakan DPR bakal terus mengalami jalan buntu. “Mereka akan sulit untuk menghasilkan kebijakan legislasi,” katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Kamis (30/10/2014)
Pimpinan DPR tandingan yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bisa menimbulkan masalah baru. Soalnya, perseteruan ini dikhawatirkan mengarah pada ancaman politik dan keamanan di Tanah Air.
Oleh karena itu, diharapkan KIH bersama Koalisi Merah Putih (KMP) mampu menjernihkan situasi politik tersebut. Perseteruan ini tentunya bisa berdampak besar dan merugikan rakyat. Elite partai diharapkan berpolitik secara dewasa.
"Perseteruan berkelanjutan ini sebaiknya dihentikan. KMP dan KIH jangan menonjolkan ego dan kekuasaan," ujar Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat kepada SP, Kamis (30/10).
Gandi mengatakan, saling sikut antara KMP dan KIH bersumber dari pemilihan presiden (Pilpres). Ajang mengejar kekuasaan ini kemudian berkelanjutan di pemerintahan yang baru. Elite partai tidak mempertimbangkan dampaknya. (Akhlis)
No comments:
Post a Comment