MOH.KAMILUS
ZAMAN Spd.I (085755107987)
BAB l
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Seperti diketahui ilmu manajement yang berkembang terus-menerus
hingga saat ini tentunya memiliki dasar – dasar hukum. Ilmu manajement
memberikan pemahaman pada kita tentang pendekatan ataupun tata cara penting
dalam meneliti, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan
dengan manajer.
Oleh karna itu kami menyusun makalah yang berisikan uraian tentang
dasar-dasar landasan manajement dari waktu ke waktu yang tentunya mengalami
perubahan berkala. Dalam ilimu manajement dikemukakan ada beberapa aliran
sebagai dasar pemikiran yang dibagi berdasarkan aliran klasik, aliran hubungan
manusiawi, dan manajement modern yang merupakan cikal bakal teori manajement
yang berkembang terus dengan berbagai aliran lainnya.
Adapun aliran pemikiran klasik dikenal dengan pendekatan proses dan
produksi sedangkan aliran hubungan manusiawi lebih melihat dari sisi bagaimana
sumberdaya manusia yang berada dalam organisasi.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana dasar hukum Manajement Pendidikan Islam
dalam kehidupan masyarakat?
2. Bagaimana kerangka dan
diskripsi tentang Konsep Dasar Manajement Pendidikan?
3. Bagaimanakah prinsip-prinsip Kepemimpinan
Pendidikan yang Berdasarkan Demokrasi Pancasila?
4. Bagaimanakah Gambaran
Manajement Pendidikan Dasar Dewasa ini?
5. Bagaimanakah konsep dasar
belajar menurut Al-Qur’an dan Hadist?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui dasar
hukum Manajemen Pendidikan lslam dalam kehidupan Masyarakat.
2. Untuk mengetahui kerangka tentang konsep dasar
Manajemen Pendidikan lslam.
3. Untuk mengetahui prinsip-prinsip kepemimpinan
pendidikan yang berdasarkan Demokrasi
Pancasila.
4. Untuk Mengetahui Gambaran Manajemen Pendidikan
Dasar Dewasa saat ini
5. Untuk mengetahui konsep dasar belajar menurut
Al-Quran dan Hadist.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Dasar Hukum Manajement
Pendidikan Islam
Pada hakikatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional
mempunyai fungsi (1) pemersatuan bangsa
(2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan
diharapkan dapat memperkuat kebutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk
berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk
mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.
Sementara itu, Undang-Undang
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional.
Undang-undang tersebut memuat visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, serta
strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang
bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan
global.
Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan
sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga
negara indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkwalitas sehingga
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi
pendidikan nasional adalah :
1.
Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan yang bermutu bagi
seluruh rakyat indonesia.
2.
Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat
nasional, regional, dan international.
3.
Meningkatkan relavansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan
tantangan global.
4.
Membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh
sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
5.
Meningkatkan kesiapan masukan dan kwalitas proses pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
6.
Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan
sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap,
dan nilai berdasarkan standart yang bersifat nasional dan global.
7 .Mendorong
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip
otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik indonesia. pergi[1]
Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka
reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut :
Pertama, penyelenggaraan
pendidikan dinyataan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta
didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses ini harus ada pendidikan
yang memberikan keteladan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan
potensi dan kreatifitas dirinya dalam rangka untuk mengembangkan potensi dan
kreatifitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran
paradigma proses pendidikan dari paradigma proses pendidikan dari paradigma
proses pendidikan dari paradigma pengajaan ke paradigma pembelajaran.
Peradigma pelajaran yang lebih menilik beratkan peran pendidikan
dalam mentranformatikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada
paradigma pelebaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik
untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas dirinya dalam rangka membentuk
manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia,
berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmanidan
rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangs dan
negara.
Kedua, adanya
perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber
daya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara
utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan
sebagai manusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika
psikososial dan lingkungan kulturalnya.
Oleh karna itu, proses pendidikan harus mencakup : (1) penumbuh
kembangkan keamanan, ketakwaan; (2) pengembangan wawasan kebangsaan,
kenegaraaan, demokrasi dan kepribadian; (3) penguasaan ilimu pengetahuan dan
teknologi; (4) pengembangan, penghayatan, apresiasi, dan ekspresi seni; (5)
pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Proses pembentukan manusia
di atas pada hakikatnya merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan didim
yang berlangsung sepanjang hayat.
Ketiga, adanya
pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan
sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai
pribadi dan anggota masyarakatmandiri dan berbudaya. Ini sejalan dengan proses
penahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritualpeserta didik di
dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat
aksternal sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal yang berkenaan
dengan pemahaman dirinyadan lingkungan kulturalnya.
Keempat, dalam
rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional tersebut, maka
diperlukan suat acuan dasar (herchmark) oleh setiap penyelenggara dan
satuan pendidikan, antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai
aspek yang terkait dengan penyelenggara pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria
dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan :
(1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik, (2) proses
pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotifasi, mendorong kreatifitas dan
biologis, (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur, (4) berkembangnya
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, (5) tersedianya sarana dan
prasarana yang memungkinkan
berkembangnya potensi peserta didik secara optimal, (6) berkembangnya
pengelolaan pendidikan yang memberdaya suatu pendidikan, dan (7) terlaksananya
evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu
pendidikan secara berkelanjutan.
Acuan dasar diatas merupakan standart nasional pendidikan yang
dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar
dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.
Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat
untuk mendorong terwujudnya transparasi dan akuntabilitas publik dalam
penyelenggara sisitem pendidikan nasional.
Stadar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen
pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan
karakteristik dan kekasan programnya. Standart nasional pendidikan terdiri atas
standart isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikn yang harus
ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan tinggi
diatur seminimal mungkin untuk memberi keleluasan kepada masing-masing satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan
pendidikannya sesuai dengan progam studi dan keahlian dalam rangka otonomi
perguruan tinggi.
Demikian juga standart nasional pendidikan untuk jalur pendidikan
nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksu memberi keleluasaan kepada
masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang mempunyai
karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan progam pendidikannya sesuai
dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional
pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan
kompetensi peserta didik.
Bagian penting dari terwujudnya standar nasional pendidikan maka
pemerintah melakukan akreditasi pada lembaga pendidikan yang dalam pembahasan
ini lebih diarahkan pada akreditasi sekolah dan madrasah. Dalam undang – undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Bab
XVI pasal 60 tentang akreditasi dijelaskan bahwa :
1.
Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan progam dan satuan
pendidikan pada jalur pendidikan formal nonformal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.
2.
Akreditasi terhadap progam dan satuan pendidikan dilakukan oleh
pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas
publik.
3.
Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
4.
Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. pergi[2]
B. KONSEP DASAR MANAJEMEN
PENDIDIKAN
1. KERANGKA KONSEP
Shrode Dan Voich
(1986) menyatakan bahwa kerangka Dasar Manajemen meliputi: “philosophy,
Asumtion, Principles, and Theory, which are basic to the study of any dicipline
of manajement”. Secara sederhana dikatakan bahwa filsafah merupakan cara
berfikir yang telah dikondisikan dengan lingkungan, perangkat organisasi,
nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari tanggung jawab secara manajer.
Falsafah seorang
manajer dijadikan dasar untuk membuat asumsi-asumsi tentang lingkungan, peran
organisasinya, dan dari asumsi ini lahir prinsip-prinsip yang dihubungkan
dengan kerangka atau garis besar untuk bertindak. Seperangkat prinsip yang
berkaitan satu sama lain dikembangkan dan diuji dengan pengalaman sebelum
menjadi suatu teori. Untuk seorang manajer, suatu teori tentang manajemen
sangat berfungsi dalam memecahkan masalah-masalah yang timbul. Oleh karna itu
falsafah, asumsi, prinsi-prinsip dan teori tentang manajemen merupakan landasan
manajerial, yang ahrus difahami dan dihayati oleh manajer. Keterkaitan cara
pandang tentang manajemen, falsafah, asumsi dan prinsip, serta teori-teori
dijadikan dasar kegiatan manajerial, secara sederhana dapat digambarkan melalui
suatu diagram/skema.
Berdasarkan
diagram 4 bagian-bagian kerangka (Body of knowledge) dapat lebih
diperjelas satu persatu, mulai dari bagaimana pandangan tentang manajemen,
falsafah, asumsi dan prinsip, teori, kegiatan/praktek manajerial, dan
sumber-sumber daya pendidikan pada bagian berikutnya.
2. DESKRIPSI KONSEP
1. Esensi Filsafah
Manajemen
Setiap jenis pengetahuan termasuk pengetahuan manajemen mempunyai
ciri-ciri yang spesifik mengenai apa (aksiologi) pengetahuan manajemen
tersebut disusun ketiganya berkaitan satu sama lain (sistem). Ontologi
ilmu terkait dengan epistemologi, dan epistimologi terkait dengan aksiologi dan
seterusnya.
Berdasarkan
landasan ontologi dan aksiologi itu, maka bagaimana mengembangkan landasan
epistimologi yang sesuai. Persoalan utama yang dihadapi oleh setiap
epistimologi pada dasarnya bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar dan
memperhitungkan aspek ontologi dan aksiologi. Demikian juga halnya dengan
masalah yang dihadapi epistimologi, yakni bagaimana menyusun pengetahuan yang
benar untuk menjadi masalah mengenai dunia empiris yang akan digunakan sebagai
alat untuk meramalkan dan mengendalikan peristiwa atau gejala yang muncul. Di
dalam pengetahuan manajemen, falsafah pada hakikatnya menyediakan seperangkat
pengetahuan (a body of related knowledge) untuk berpikir efektif dalam
memecahkan masalah-masalah manajemen. Ini merupakan hakikat manajemen sebagai
suatu disiplin ilmu dalam mengatasi masalah organisasi berdasarkan pendekatan
yang intelejen. Bagi seorang manajer perlu pengetahuan tentang kebenaran
manajemen, asumsi yang telah diakui, dan nila-nilai yang telah ditentukan. Pada
akhirnya semua itu akan memberikan kepuasan dalam melakukan pendekatan yang
sistematik dalam praktek manajerial.
2. Esensi Teori
Manajemen
Teori manajemen merupakan peran (role) atau membantu
menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motifasi, produktifitas,
dan kepuasan (satisfaction). Karakteristik teori manajemen secara garis
besar dapat dinyatakan : (1) Mengacu pada pengalaman empirik, (2) adanya
keterkaitan antara satu teori dengan teori lain, (3) mengakui kemungkinan
adanya penolakan.
Di dalam proses
manajemen digambarkan fungsi-fungsi manajemen secara umum (general) yang
ditampilkan kedalam perangkat organisasi dan mulai dikenal sebagai teori
manajemen klasik. Menurut teori klasik pilar-pilar manajemen klasik terdiri
atas 4 pilar, yaitu: pembagian kerja, proses skalar fungsi-fungsi, struktur,
renang pengawasan,. Para ahli banyak yang mengatakan bahwa manajemen belum
mempunyai teori yang standart, tetapi sebagai pendekatan. Karena itu teori
seringkali dikatakan sebagai pendekatan manajemen secara klasik, pendapatan
modern. Salah satu teori klasik yang tergolong paling tua adalah manajemen
ilmiah (Scientific Manajemen Theory) yang dipelopori oleh Henry Fayol.
Tergolong kedalam teori klasik ini yaitu: tentang Studi Waktu dan Gerak
(Gilbert), Administrasi (Fayol) Birokrasi (Weber).
Dengan
berkembangnya aliran klasik, kemudian dikenal sebagai proses manajemen dan
pendekatan operasional. Dengan nama apapun, sebagian titik beratnya banyak
prespektifnya dapat ditelusuri kembali pada para pelopor klasik. Aliran klasik
mengalami evolusi. Aliran ini banyak menggunakan penelitian yang
dihasilakanoleh ilmu perilaku dan aliran ilmu manajemen, bahkan pendekatan
kontingensi yang terakhir.
3. Esensi
Prinsip Manajemen
Pentingnya
prinsip-prinsip dasar dalam praktik manajemen antara lain : 1). Menentukan cara
untuk metode kerja; 2). Pemilihan pekerja dan pengembangan keahliannya; 3).
Pemilihan prosedur kerja; 4). Menentukan batas-batas tugas; 5). Mempersiapkan
dan membuat spesifikasi tugas; 6). Melakukan pendidikan dan latihan; 7).
Menentukan sistem dan besarnya imbalan. Semuanya itu dimaksudkan untuk
meningkatkan efektifitas, efisien, dan produktifitas kerja.
Dalam kaitannya
dengan prinsip dasar manajemen, fayol mengemukakan sejumlah prinsip, yaitu:
pembagian kerja, kejelasan dalam wewenang dan tanggung jawab, disiplin,
kesatuan komando, kesatuan arah, lebih mempriotaskan kepentingan
umum/organisasi daripada kepentingan pribadi, pemberian kontrak prestasi,
sentralisasi, rantai skalar, tertib, pemerataan, stabilitas dalam menjabat,
inisiatif, dan semangat kelompok. Keempat belas prinsip dasar tersebut
dijadikan patokan dalam praktik manajerial dalam melakukan manajemen yang
berorientasi kepada sasaran, manajemen yang berorientasi kepada struktur dan
manajemen berdasarkan informasi.
4.Kegiatan Praktik Manajerial
Praktek manajerial adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer.
Apabila manajemen dipandang sebagai serangkaian kegiatan ayau proses, maka
proses itu akan mencakup bagaimana cara mengkoordinasikan dan mengintegrasikan
berbagai sumber untuk mencapai tujuan organisasi (produktifitas dan kepuasan)
dengan melibatkan orang, teknik, inormasi, dan struktur yang telah dirancang.
Kegiatan material ini meliputi banyak aspek, namun aspek utama dan sangat esensial yaitu perencanaan,
pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan.
Para ahli manajemen memberikan pendapat yang beragam, namun pada
intinya mengandung kesamaan. Sebagai contoh kegiatan manjerial menurut Fayol (planning,
organizing, comanding, coordinating dan controling), GT Terry (planning,
organizing, actuanting, controling), LH Gulick (planning, organizing,
stafing, directing, coordinating, reporting, budgeting) Kontz O Donnlell (planning,
organizing, stafing, leading, controling). Demikanlah perbedaan kerangka
berpikir tentang kegiatan-kegiatan manajerial. Kegiatan manajerial ini secara
mendalam akan dibicarakan pada bagian tersendiri. Secara satu persatu mulai
dari planning, leading dan controling.
5.
Sumber Daya Pendidikan
Banyak sumber daya manajemen yang terlibat dalam organisasi ayau
lembaga- lembaga termasuk lembaga pendidikan, antara lain : manusia, sarana dan
prasarana, biaya, teknologi dan informasi. Namun demikian sumber daya yang
paling penting dalam pendidikan adalah sumer daya manusia. Bagaimana manajer
menyediakan tenaga, bakat kreatifitas, dan semangat bagi organisasi. Karena itu
tugas terpenting dari seorang manajer adalah menyeleksi, menempatkan, melatih
dan mengembangkan sumber daya manusia. Persoalan pengembangan sumber daya
manusia mempunyai hubungan yang positif dengan produktifitas dan pertumbuhan
organisasi, kepuasan kerja, kekuatan dan perfesionalitas manajer.
Yang dimaksud dengan sumber daya manusia, menurut Shetty dan Vernon
B. Bucher (1985) terkandung aspek : kompetensi, ketrampilan/skill, kemampuan,
sikap, perilaku, motivasi dan komitmen. Dalam pendidikan, jenis sumber daya
berdasrkan ruang lingkup terlibatnya kedalam penyelenggara pendidikan
dikelompokkan ke dalam SDM pendidikan dalam sekolah dan SDM pendidikan luar
sekolah. Apabila dilihat dari segi pokoknya, dibedakan menurut tenaga teknis,
tenaga administratif dan tenaga penunjang. Selanjutnya PP 38/1992 tentang
tenaga selanjutnya PP 38/1992 tentang tenaga kependidikan ditegaskan
pengelompokan menjadi tenaga pendidik, (pembimbing, pengajar, pelatih),
pengelolah, pengawas, laporan, teknisi, sumber belajar, peneliti dan penguji.
Persoalan pokok dalam pembinaan tenaga kependidikan adalah
pembinaan etos kerja. Etos kerja adalah sikap mental untuk menghasilakan produk
kerja yang baik, bermutu tinggi baik barang maupun jasa. Menurut Mochtar
Buchari (Kompas, 17 April 1993) etos kerja dipengaruhi oleh variabel sikap,
pandangan, cara-cara, dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang ada pada seseorang,
suatu kelompok, atau bangsa. Pembinaan etos kerja ini merupakan bagian dari
pembinaan tata nilai (value system), dan dalam dunia pendidikan masalah
ini tidak cukup diperhatikan. Pada pengembangan mutu SDM ini yang paling banyak
dilakukan pembinaan ketrampilan untuk melakukan sesuatu yang nyata seperti
ketrampilan komputer, menjahit, akuntansi, dan sebagainya.[3]
C. Prinsip-prinsip Kepemimpinan Pendidikan
Berdasarkan Demokrasi Pancasila
Pemimpin yang baik
adalah melayani,bukan minta dilayani,bertolak dari landasan tersebut, maka
kepemimpinan demokrasi pancasila ini berdasarkan pada paham kekeluarga’an dank
e gotong royongan yang ditunjukkan pada kesejahtera’an rakyat. Yang mengandung
unsur-unsur berkesadaran religious menolak atheism
Berdasarkan
pemikiran di atas, maka hal tersebut akan di coba untuk diterapakan pada
prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan yang berdasarkan pancasila. Tentunya
penerapan iniakan terbatas pada penerjemah dalamruang lingkup pendidikan
- Prinsip Pengendalian diri
Setiap orang tidak
terlepas dari kerja sama dengan orang lain. Dalam halsuasana kerjasama itu
diperlukan saling pengertian, saling menghargai, dan saling tenggang rasa. Hal
ini akan menumbuhkan sikap dasar untuk menciptakan keselarasan. Keserasian,
dan, keseimbangan dalam hubungan kemanusiaan antara yang di pimpin dan yang
memimpin, pengendalian ini pada hakikatnya bersumber dari pengenalan diri
sendiri. Untuk memahami langkah-langkah penganalisian diri dalamrangka
pengenalan diri sendiri, maka perlu pedoman dengan pertaya’an sebagai berikut
1). Apayang terjadi ?
2). Mengapa kelakuan saya demikian ?
3). Bagaimana saya harus memperbaiki
hal-hal yang negative dan bagaimana saya harus sifat baik ?
4). Bilamana dan dmana saya harus
memperbaiki sifat-sifat negative n menumbuhkan sifat-sifat yang positif ?
Bila kita melatih
dirikita dengan langkah langkah
tersebut maka kita akan dapat
mengendalikandiridengankata dan perbuatan
- Prinsip Partisipasi
Dalam
suatu kepemimpinan pendidikan yang demokratis, masalah partisipasi setiap staf
pada setiap usaha lembaga tersebut dipandang sebagai kepentingan yang mutlak
harus dibangkitkan. Pemimpin dengan berbagai usaha mencoba membangkitkan Dan
memupu subur kesadaran setiap stafnya agar mereka merasa dan rela ikut
bertanggung jawab. Dan selanjutnya secara aktif ikut serta memikirkan.
Berhasilnya pemimpin dalammenimbulkan minat, kemauan dan kesadaran tanggung
jawab.
- Prinsip Koperasi
Adanya partisipasi dari staf belumberarti bahwa
kerja sama diantara mereka terjalin dengan baik. Partisipasi yang sempit dapat
terjadi dalam bentuk spesialisasi tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab
secara ketat diantara anggota-anggota. Setiap anggotaseolah-olah berdiri
sendiri dan berpegang teguh pada tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang pada
diri mereka masing-masing
Kerjasama untuk
kepentingan bersama itu hendaknya berlangsung seluas-luasnya, meliputi setiap
orang yang ada sangkut pautnya dengan usaha pendidikan dan mengajar disekolah
tersebut. Hal ini buah dari ing madyo mangun karso. Jadi, kerja sama itu tidak
hanya berlangsung antara orang orang yang berada dalam lembaga atau sekolah
tersebut, tetapi kerja sama itu diperluaskan dengan mereka yang berada diluar
lembaga, yang ikut berkepentingan untuk menjadikan program pendidikan itu
berhasil dengan baik sehingga satu keseluruhan.
- Prinsip Hubungan Manusia secara Keseluruhan
Suasana kerja sama
demokrasi yang sehat tidak aka nada tanpa adanya rasa persahabatan dan
kekeluarga’an yang akrap serta sikap saling hormat menghormati secara wajar di
antara seluruh warga sekolah tersebut. Pemimpin harus menjadi sponsor utama
bagi terbinanya hubungan-hubungan social, pemimpin tidak berlaku sebagai
majikan atau mandor terhadap pegawai atau buruhnya, tetapi ia sejauh mingkin
menjadi sahabat terdekat dari semua staf di sekolah. Hubungan kemanusia’an
dengan orang diluar sekolah prlu ditingkatkan pula.
Willard S. Elsbree, dalam bukunya halaman
154, mengatakn bahwa :”the relationship of modern supervisor to teaching staff
is peer relationship.” Hubungan hubungan kemanusia’an serta ubungan kerja
semacam ini tidak akan terjadi kecuali dalam suatu kelompok dimana
kepemimpinannya yang hidup di dalamnya dijiwai oleh semangatdemokrasi
pancasila. Hal ini berarti ada motivasi dari pemimpin yang tut wuru handayani.
- Pinsip pendelegasian dan Pemencaran Kekuasa’an dan Tanggung Jawab
Pemimpin
pendidikan harus menyadari bahwa kekuasa’an, wewenang, dan tanggung jawab yang
ada padanya sebagian harus dilegasikan dan di pencarkan kepada staf yang lain,
yang mampu untuk menerima dan melaksanakan pendelegasian dan pemencaran
kekuasa’an tersebut. Hal ini dilakukan supaya proses kerja lembaga secara
keseluruhan berjalan lancer, efisien dan efektif.
Stephen
J.Knezevich, dalam bukunya Administration of Publik Education halaman 103,
menulis . didalam kepemimpinan pendidikan yang demokratis, guru-guru di
tempatkan dalam pandangan dan posisiyang layak oleh pemimpinnya.
- Prinsip kelenturan (fleksibelity) Organisasi dan Tata Kerja
Organisasi dan tata
kerja disusun dengan maksud mengatur kegiatan dan hubungan hubungan kerja yang
harmonis, efesien dan efektif. Karena itu, hendaknya struktur organisasi dan
hubungan serta tata kerja jangan sampai menjadi sesuatu yang tidak kaku,
sehingga membawa akibat-akibat negative yang bias menghambat dan pelaksana’an
program
Pada sa’at saat
tertentu dimana suatu masalah muncul, maka maka diperlukan keberania untuk
melakukan penyimpangan-penyimpangan dariketentuan-ketentuan hubungan kerja
formal dan hieraki organisasi yang elah ditetapkan, selama penyimpangan itu
bias membantu kelancaran pencapaian tujuan organisasi, maka akan itu dapat
dibenarkan.
Dalam kebutuhan yang
lebih luas, hal kelenturan itu hanya terbatas pada struktur organisasi maupun
hubungan-hubungan dan tata kerja,tetapi juga bagi individu dan kelompok secara
keseluruhan, asalkan dalam batas-batas tidak merugikan kelompok.
- Prinsip KKreaifitas
Pertumbuhan
dan perkembangan suatu lembaga pendidikan pengajaran, disamping factor material
dan fasilitas lainnya, juga tentang pertumbuhan dan perkembangan program dan
aktifitas kerja. Aktifitas dan dinamika kerja sebagian besar berada pada besar
kecilnya aktifitas setiap personil dan pimpinan didalam sekolah itu. Keadaan
selalu berubah, masyarakat selalu bergerak maju, ilmu pengetahuan dan
tekhnologi terus berkembang pesat dan mempengaruhi perubahan perubahan manusia
tentang pandangan mengenai norma-norma dan nilai-nilai serta standar hidup
didalam masyarakat itu. Untuk menyesuaikan hal tersebut maka sekolah harus
menjadi lembaga kerja yang kreatif dan dinamis. Setiap setaf diberi kesempatan
mengajukan ide-ide.pikiran-pikiran dan konsepsi-konsepsi baru tentang prosedur,
tata kerja, dan metode-metode mendidik dan mengajar yang lebih kreatif. Hal ini
berarti fungsi tut wuri handayani berperan sangat besar.
Pada
hakikatnya kepemimpinan pendidikan bedasarkan demokrasipancasila dijiwai
trilogy kepemimpinan pendidikan
-
Ing ngarso sung
tulodo
-
Ing madyo mangun
karso
-
Tut wuri handayani
D. GAMBARAN
MANAJEMEN PENDIDIKAN
Dalam manajemen
sekolah dasar kita terdapat dualism atau mungkin lebih dari itu apabila diliat
dari berbagai sumber biayanya. Seperti diketahui peyelenggara sekolah sekolah
dasar selama ini oleh departemen dalam negri berdasarkan PP No. tahun 1951.
Dalam PP tersebut Bab II pasal 2 beserta penjelasannya enyebutkan hal-hal yang
diserahkan kepada provinsi. Urusan-urusan itu ialah :
1). Mendirikan dan meyelenggarakan
sekolah-sekolah rendah.
2). Memberikan subsidi kepada
sekolah-sekolah rendah partikiler.
3). Penyelenggara kegiatan-kegiatan
disekolah rendah meliputi : penerima’an murid, ke uangan , tata usaha ,
alat-alat perlengkapan, gedung-gedung dan lapangan sekolah, pegawai termasuk
guru-guru, uang sekolah, alat-alat pelajaran, pemberian ijazah, dan
perpustaka’an.
4). Pendirian dan peyelenggara’an
kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C dan pemberian subsidi kepada
kursus-kursus partikiler
5). Perpustaka’an rakyat tingkat menengah
6). Pendirian dan peyelenggara
kursus-kursus pengajaran untuk kursus kewajiban belajar
7). penghubung antara pemerintah dan
gfarakan pemuda
8). Memimpin dan memajukan kesenian
Disamping seebagian urusan-urusan yang
telah diserahkan kepada pemerintah daerah, sejumlah urusan yang berkaitandengan
teknik pendidikan tetap berada kepada pemerintah pendidikan pengajaran dan
kebudaya’an yaitu :
1). Pengawasan atas isi dan jalannya
pelajaran
2). Pemimpin teknis
3). Hak untuk menetapkan mengubah atau
menambah rencana pelajaran, isi tujuan rumusan
4). Hak untuk menentukan kitab-kitab
pelajaran
5). Urusan sekolah-sekolah onkordans
6). Hak untuk menetapkan liburan
E. KONSEP DASAR BELAJAR MENURUT AL QURAN DAN HADITS
Islam sebagai agama
rahmatan lil’alamin sangat mewajibkan umatnya untuk selalu belajar. Bahkan
Allah mengawali menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dengan ayat
yang memerintah rosulnya untuk membaca dan membaca. Iqro’ merupakan salah satu
perwujudan dari aktifitas belajar, karena itu di dalam al quran Allah berjanji
akan meningkatkan derajat orang yang belajar dari pada yang tidak
- Konsep belajar Menurut Al Quran dan Hadits
Salah satu yang membedakan antara manusia
dan makhluk yang lain adalah kemampuan untuk belajar. Untuk itu, Alloh
memerikan akal sebagai alat untuk belajar, sehingga membuat manusia mampu
menjadi pemimpin dibumi kita ini. Karena itu, kemampuan belajar ialah salah
satu diantara sekian banyak ni’mat yang Alloh berikan kepada manusia.
- Belajar dalam pandangan Alquran dan Hadits
Pendapat bahwa
belajar sebagai aktifitas yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia,
teryata bukan hanya berasal dari renungan manusia semata. Ajaran agama sebagai
pedoman hidup manusia juga menganjurkan manusia untuk selalumelakukan kegiatan
belajar . kendati tidak ajaran agama yang membahas secara mendetail tentang
belajar, namun setiap ajaran agama, baik secara eksplisit maupun implisit, tlah
menyinggung bahwa belajar merupakan aktifitas yang dapat memberikan kebaikan
kepada manusia
Aktifitas belajar
sangat terkait dengan proses pencarian ilmu. Islam sangat menekankan tentang
pentingnya ilmu. Al quran dan hadits mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan
ilmu Dan ke arifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada
derajayang tinggi
Selain al quran
hadis nabi juga memuji pentingnya ilmu dan orang-orang yang mendidik. Beberapa
hadis tentang pentingnya belajardan menurut ilmu antara lain adalah : “mencari
ilmu itu wajib bagi setiap muslim, carilah ilmu walaupun ke negeri china,
carilah ilmu sejak dari buaian ibu sampai keliang lahat, para ulama’ itu adalah
pewaris para nabi, pada hari kiamat ditimbanglah tinta ulama dengah darah syahada’, maka tinta ulama’ di lebihkan dari
darah syuhada’.[4]
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Manajemen merupakan
landasan dalam melakukan suatu pekerja’an. Dan manajemen sebagai penggerak
dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, dan perlu pula di jelaskan bahwa
orang-orang memperoleh tujuan mereka melalui suatu proses kerja sama antar
manusia, dan usaha itu di wujudkan melalui proses kerja sama.
Dasar dari manajemen
pendidikan islam adalah berdasarkan dari al quran dan al hadits yang digunakan
sebagai pedoman pendidikan, namun karma manusia sebagai makhluk yang berfikir,
maka dasar-dasar manajemen di jabarkan melalui beberapa aspek, menurut landasan
pancasila, menurut semboyan pendidikan Negara, dan tentunya menurut al quran
dan al hadits serta di tunjang dari pendapat tokoh-tokoh ulama agama.
Dalam suatu
organisasi jika didasari oleh manajemen, maka organisasi tersebut berjalan
sesuai struktur yang di inginkan, sebab manajemen sebagai penggerak, pemotivasi
manusia agar manusia memanaj hidup, mereka lebih teratur, tentu dalam manajemen
terdapat struktur pendiri yang terangai sedemikian rupa dengan tugas
masing-masing menuju tujuan hidup bersama.
- kritik dan saran
Adapun kritik dan
saran sangat kami harapkan dari pembaca. Penyusun makalah ini masih jauh dari
tingkat ke sempurna’an. Kritik dan saran dari anda sangatlah bermanfa’at bagi
kami untuk menjadikan kami lebih paham dan menguasai.
Daftar
pustaka
Fattah nanang. Landasan manajemen pendidikan. 2004. Bandung : PT
Remaja Rosdakarya
Tilaar. Manajemen Pendidikan Nasional. 1994. Bandung : PT Remaja
Rosdakarya
Indra fachruddin Soekarno. Bagaimana memimpin sekolah yang efektif.
2006. Bogor : Ghalia Indonesia
Bahrudin. Teori Belajar dan Pembelajaran. 2007. Jogjakarta : Ar-ruz
Media Group.
Tentang standar
nasional pendidikan (Jakarta: CV tamita Utama. 2006) hlm 127-128
No comments:
Post a Comment