Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy'arie

A.    Nahdatul Ulama

Profil Pendiri Nahdlatul Ulama

Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy'arie  lahir pada tanggal 10 April 1875 (24 Dzulqaidah 1287H) Demak, Jawa Tengah dan meninggal dunia pada tanggal Meninggal 7 September 1947 Jombang, Jawa Timur,  dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang , beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia.KH Hasyim Asyari adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kyai Asyari, pemimpin Pesantren Keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Hasyim merupakan keturunan kedelapan dari Jaka Tingkir (Sultan Pajang).

Berikut silsilah lengkapnya:

ü  Ainul Yaqin (Sunan Giri),

ü  Abdurrohman (Jaka Tingkir),

ü  Abdul Halim (Pangeran Benawa),

ü  Abdurrohman (Pangeran Samhud Bagda),

ü  Abdul Halim,

ü  Abdul Wahid,

ü  Abu Sarwan,

ü  KH. Asy'ari (Jombang), Hasyim Asy'ari (Jombang)

KH Hasyim Asyari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kyai Utsman yang juga pemimpin Pesantren Nggedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain Pesantren Wonokoyo di Probolinggo, Pesantren Langitan di Tuban, Pesantren Trenggilis di Semarang, Pesantren Kademangan di Bangkalan dan Pesantren Siwalan di Sidoarjo.

Pada tahun 1892, KH Hasyim Asyari pergi menimba ilmu ke Mekah, dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Mahfudh at-Tarmisi, Syekh Ahmad Amin Al-Aththar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmaullah, Syekh Sholeh Bafadlal, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqqaf, dan Sayyid Husein Al-Habsyi.

Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, KH Hasyim Asyari mendirikan Pesantren Tebu Ireng, yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20.

Pada tahun 1926, KH Hasyim Asyari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nadhlatul Ulama (NU), yang berarti kebangkitan ulama.

Lembaga Nahdlatul Ulama (NU)

~        Sejarah NU

Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatut Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagi kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana--setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya,  muncullah berbagai organisai pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bahwah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebsan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagi Rais Akbar.

Untuk menegaskan prisip dasar orgasnisai ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU , yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

~        Tujuan Organisasi

Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

~        Usaha Organisasi

1.      Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.

2.      Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.

3.      Di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan.

4.      Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.

5.      Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

~        Struktur Organisasi :

1.      Pengurus Besar (tingkat Pusat)

2.      Pengurus Wilayah (tingkat Propinsi)

3.      Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota)

4.      Majelis Wakil Cabang (tingkat Kecamatan)

5.      Pengurus Ranting (tingkat Desa/Kelurahan)

Untuk tingkat Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:

1.      Mustasyar (Penasehat)

2.      Syuriah (Pimpinan Tertinggi)

3.      Tanfidziyah (Pelaksana Harian)

Untuk tingkat Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

1.      Syuriaah (Pimpinan tertinggi)

2.      Tanfidziyah (Pelaksana harian)

~        Dinamika

Prinsip-prinsip dasar yang dicanangkan Nahdlatul Ulama (NU) telah diterjemahkan dalam perilaku kongkrit. NU banyak mengambil kepeloporan dalam sejarah bangsa Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa organisasi ini hidup secara dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Prestasi NU antara lain:

1.      Menghidupkan kembali gerakan pribumisasi Islam, sebagaimana diwariskan oleh para walisongo dan pendahulunya.

2.      Mempelopori perjuangan kebebasan bermadzhab di Mekah, sehingga umat Islam sedunia bisa menjalankan ibadah sesuai dengan madzhab masing-masing.

3.      Mempelopori berdirinya Majlis Islami A'la Indonesia (MIAI) tahun 1937, yang kemudian ikut memperjuangkan tuntutan Indonesia berparlemen.

4.      Memobilisasi perlawanan fisik terhadap kekuatan imperialis melalui Resolusi Jihad yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945.

5.      Berubah menjadi partai politik, yang pada Pemilu 1955 berhasil menempati urutan ketiga dalam peroleh suara secara nasional.

6.      Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang diikuti oleh perwakilan dari 37 negara.

7.      Memperlopori gerakan Islam kultural dan penguatan civil society di Indonesia sepanjang dekade 90-an.

~        Paham Keagamaan:

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

I. SEJARAH SINGKAT

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (PP LP Ma'arif NU) merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia. Dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui Nadlatut Tujjar (1918), disusul dengan Tashwirul Afkar (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, hingga Nahdlatul Wathan (1924) yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan, maka ditemukanlah tiga pilar penting bagi Nadhlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1334 H, yaitu: (1) wawasan ekonomi kerakyatan; (2) wawasan keilmuan, sosial, budaya; dan (3) wawasan kebangsaan.

Untuk merealisasikan pilar-pilar tersebut ke dalam kehidupan bangsa Indonesia, NU secara aktif melibatkan diri dalam gerakan-gerakan sosial-keagamaan untuk memberdayakan umat. Di sini dirasakan pentingnya membuat lini organisasi yang efektif dan mampu merepresentasikan cita-cita NU; dan lahirlah lembaga-lembaga dan lajnah �??seperti Lembaga Dakwah, Lembaga Pendidikan Ma'arif, Lembaga Sosial Mabarrot, Lembaga Pengembangan Pertanian, dan lain sebagainya--, yang berfungsi menjalankan program-program NU di semua lini dan sendi kehidupan masyarakat. Gerakan pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang sejak semula menjadi perhatian para ulama pendiri ( the founding fathers ) NU kemudian dijalankan melalui lembaga yang bernama Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU). Lembaga ini bersama-sama dengan jam'iyah NU secara keseluruhan melakukan strategi-strategi yang dianggap mampu meng- cover program-program pendidikan yang dicita-citakan NU.

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) merupakan aparat departentasi Nahdlatul Ulama (NU) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama, yang ada di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Majelis Wakil Cabang. Kedudukan dan fungsi LP Ma'arif NU diatur dalam BAB VI tentang Struktur dan Perangkat Organisasi pasal 1 dan 2; serta ART BAB V tentang Perangkat Organisasi. LP Ma'arif NU dalam perjalannya secara aktif melibatkan diri dalam proses-proses pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara institusional, LP Ma'arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menangah hingga perguruan tinggi; sekolah yang bernaung di bawah Departemen Nasional RI (dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI) maupun madrasah; maupun Departemen Agama RI) yang menjalankan Hingga saat ini tercatat tidak kurang dari 6000 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air bernaung di bawahnya, mulai dari TK, SD, SLTP, SMU/SMK, MI, MTs, MA, dan beberapa perguruan tinggi.

II. VISI DAN MISI

 Visi

·         Dengan mengambangkan sistem pendidikan dan terus berupaya mewujudkan pendidikan yang mandiri dan membudayakan ( civilitize ), LP Ma'arif NU akan menjadi pusat pengembangan pendidikan bagi masyarakat, baik melalui sekolah, madrasah, perguruan tinggi, maupun pendidikan masyarakat.

·         Merepresentasikan perjuangan pendidikan NU yang meliputi seluruh aspeknya, kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

·         Menciptakan komunitas intitusional yang mampu menjadi agent of educational reformation dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan masyarakat beradab. 

Misi

·         Menciptakan tradisi pendidikan melalui pemberdayaan manajemen pendidikan yang demokratis, efektif dan efisien, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal

·         Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, terutama pada masyarakat akar rumput ( grass root ), sehingga terjalin sinegri antar kelompok masyarakat dalam memajukan tingkat pendidikan

·         Memperhatikan dengan sungguh-sungguh kualitas tenaga kependidikan, baik kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi melalui penyetaraan dan pelatihan serta penempatan yang proporsional, dengan dukungan moral dan material.

·         Mengembangkan system informasi lembaga pendidikan sebagai wahana penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi serta penyebarluasan gagasan, pengalaman dan hasil-hasil kajian maupun penelitian di bidang ilmu, sains dan teknologi lewat berbagai media.

·         Memperkuat jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga/institusi masyarakat dan swasta untuk pemberdayaan lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan maupuh subyek-subyek yang terlibat, langsung maupun tidak langsung, dalam proses-proses pendidikan.

III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan

·         Menata dan mensosialisasikan kepengurusan LP Maarif NU.

·         Melanjutkan penyusunan database satuan pendidikan di lingkungan NU.

·         Mempertegas identitas pendidikan (Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi) Ma'arif NU.

·         Meningkatkan madrasah/sekolah unggul dan perguruan tinggi di masing-masing wilayah.

·         Meningkatkan hubungan dan jaringan ( networking ) kerja sama dengan lembaga Internasional

Strategi

·         Menguatkan soliditas dan komitmen Pengurus Ma'arif NU di semua tingkatannya;

·         Menggalang kekuatan struktural dan kultural warga NU (nahdliyin) dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Ma'arif NU;

·         Mendirikan badan-badan usaha di bawah naungan PP LP Ma'arif NU untuk mencukupi kebutuhan pendanaan;

·         Meningkatkan partisipasi pendidikan warga NU (nahdliyin) melalui berbagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan;

·         Membuka dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.

IV. POLA HUBUNGAN ORGANISASI

1. Konsultatif

Hubungan kelembagaan yang bersifat konsultatif adalah hubungan antara Pimpinan LP Ma'arif NU dengan Dewan Penasehat pada masing-masing tingkatannya. Selain itu hubungan konsultatif juga dibangun antara LP Ma'arif dengan para ulama, tokoh, dan sesepuh di kalangan Nahdlatul Ulama. Hubungan seperti ini diperlukan untuk meminta pertimbangan-pertimbangan yang bersifat moral di luar kebijakan dasar konstitusional organisasi dalam rangka mengembangkan program-program LP Ma'arif NU

2. Koordinatif-Konsolidatif

Hubungan koordinatif-konsolidatif adalah hubungan antar Pimpinan LP Ma'arif NU yang secara bertingkat dapat diurutkan dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Wakil Cabang. Hubungan koordinatif-konsolidatif juga dilakukan antara Pimpinan LP Ma'arif NU dengan sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi yang menjadi binaannya.

3. Instruktif

Hubungan instruktif adalah hubungan antar Pengurus NU dan Pimpinan LP Ma'arif NU yang secara bertingkat dapat diurutkan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Pimpinan Pusat LP Ma'arif, Pengurus Wilayah NU kepada Pimpinan Wilayah LP Ma'arif, Pengurus Cabang NU kepada Pimpinan Cabang LP Ma'arif.

Lembaga Merupakan pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Lembaga ini meliputi:

1.	Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Program pokok: Pengembangan organisasi dan SDM di bidang dakwah Islamiyah. Pengembangan kerukunan antar umat beragama Penyebarluasan ajaran Islam yang selaras dengan semangat ahlussunah waljama'ah Penggalangan kegiatan social kemasyarakatan. Jaringan Organisasi: 28 Wilayah 328 Cabang
2.	Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) Program Pokok: Pengkajian kependidikan Peningkatan kualitas tenaga pendidik Pengembangan pendidikan berbasis masyarakat Pengembangan kurikulum pendidikan yang dapat memadukan ketinggian ilmu pengetahuan dan keluhuran budi pekerti Pengembangan jaringan kerja yang terkait dengan dunia pendidikan Jaringan Organisasi: 20 Wilayah 117 Cabang Jaringan Usaha: 3.885 TK/TPQ 197 SD dan 3.861 MI 378 SLTP dan 733 MTs 211 SLTA dan 212 MA 44 Universitas dan 23 Akademi/Sekolah Tinggi
3.	Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama ( LPKNU ) Program Pokok: Pengkajian masalah kesehatan Pendidikan dan pembinaan pelayanan kesehatan Penggalangan dana bagi para korban bencana alam dan kesehatan Pengembangan lembaga penanggulangan krisis kesehatan. Jaringan Organisasi: 27 Wilayah 100 lebih Cabang
4.	Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Program pokok: Pengkajian ekonomi Pemetaan potensi ekonomi warga NU Pemberdayaan ekonomi masyarakat Pelatihan Jaringan organisasi: 24 Wilayah 207 Cabang
5.	Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU) Program pokok: Pengkajian masalah pertanian Pengembangan sumber daya hayati Pembinaan dan advokasi pertanian Pemberdayaan ekonomi petani Jaringan organisasi: 19 Wilayah 140 Cabang
6.	Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Program pokok: Pengkajian kepesantrenan Pengembangan kualitas pendidikan pesantren Pengembangan peran social pesantren Pemberdayaan ekonomi pesantren Jaringan organisasi: 27 Wilayah 323 Cabang Jaringan usaha: 6.830 Pesantren
7.	Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Program pokok: Pengkajian sosial keagamaan Pengembangan wawasan keluarga sejahtera Pelayanan kesehatan masyarakat Advokasi kependudukan dan lingkungan hidup Jaringan organisasi: 22 Wilayah 50 lebih Cabang
8.	Lembaga Takmir Masjid Indonesia ( LTMI ) Program pokok: Pengembangan kualitas manajemen rumah ibadah Pengembangan aktifitas keagamaan masjid Peningkatan fungsi social masjid Jaringan organisasi: 16 Wilayah (tingkat propinsi)
9.	Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) Program pokok: Pengkajian sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan Pengembangan kreatifitas dan produktifitas masyarakat Pendidikan dan pembinaan perencanaan strategis Pengembangan program pembangunan sektoral Jaringan organisasi: 16 Wilayah 60 lebih Cabang
10.	Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Program pokok: Pengembangan keorganisasian Pengkajian masalah perburuhan Pendidikan perburuhan Advokasi dan perlindungan buruh Peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya Jaringan organisasi: 14 Wilayah 342 Cabang 135 Basis GBLP (Gerakan Buruh Lapangan Pekerjaan)
11.	Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Program pokok: Pengkajian hukum dan perundang-undangan Pendidikan kepengacaraan Advokasi dan penyuluhan hukum Kampanye penegakan hukum dan HAM Jaringan organisasi: 1 Wilayah 7 Cabang

12.	Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU) Program pokok: Pengkajian masalah-masalah actual kemasyarakatan Perumusan dan penyebarluasan fatwa hukum (Islam) Pengembangan standarisasi kitab-kitab fikih Jaringan organisasi: 31 Wilayah 339 Cabang

Selain 12 Lembaga, 4 Lajnah, dan 9 Badan Otonom, khusus di tingkat pusat, NU juga memiliki Centre for Strategic Policy Studies (CSPS) yang bertugas mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan strategis pemerintah.

Lajnah Merupakan pelaksana program Nahdlatul Ulama (NU) yang memerlukan penanganan khusus. Lajnah ini meliputi:

1.	Lajnah Falakiyah (LF-NU) Program pokok: Kajian keagamaan yang menyangkut masalah falakiyah Pendidikan dan pelayanan informasi falakiyah Penerbitan almanak NU Jaringan  organisasi: 5 Wilayah
2.	Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN-NU) Program pokok: Pengkajian ke-NU-an dan kemasyarakatan Penulisan dan penerbitan buku-buku ke-NU-an Penerbitan media massa Jaringan organisasi: 16 Wilayah
3.	Lajnah Auqaf (LA-NU) Program pokok: Pengkajian perwakafan Pengembangan kualitas pengelolaan harta wakaf warga NU Jaringan organisasi: 27 Wilayah 100 lebih Cabang
4.	Lajnah Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Lazis NU) Program pokok: Pengkajian masalah zakat, infaq, dan shadaqah Pengembangan efektivitas pola pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah Jaringan organisasi: 27 Wilayah 100 lebih Cabang

Badan Otonom Merupakan pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Badan Otonom ini meliputi:

1.      Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah

Program pokok:

·         Pengkajian ketarekatan dan keagamaan

·         Pengembangan ajaran tarekat mu'tabarah di lingkungan NU

·         Pembinaan praktek tarekat bagi warga NU

Jaringan organisasi:

·         15 Wilayah

·         200 Cabang
2. Muslimat NU

Program pokok:

·         Pengkaderan dan pengembangan keorganisasian

·         Pengkajian keperempuanan dan kemasyarakatan

·         Pengembangan SDM kaum perempuan

·         Pengembangan pendidikan kejuruan

·         Pengembangan usaha social dan advokasi perempuan

Jaringan organisasi:

·         31 Wilayah

·         339 Cabang

·         2.650 Anak Cabang (setingkat MWC)

Jaringan usaha:

·         49 Rumah Sakit, Poliklinik dan Rumah Bersalin

·         8.522 TK dan TPQ

·         247 Koperasi (koperasi An Nisa)

·         Puluhan panti yatim piatu, panti balita, asrama putri, dan Balai Latihan Kerja yang tersebar di pelbagai daerah
 3. Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)

Program pokok:

·         Pengkaderan dan pengembangan keorganisasian

·         Pengembangan wawasan kebangsaan

·         Pengembangan SDM di bidang ekonomi, politik, IPTEK, social budaya, dan hukum

·         Pengembangan jaringan kerja nasional dan internasional

Jaringan organisasi:

·         30 Wilayah

·         337 Cabang

Jaringan usaha:

·         INKOWINA (Induk Koperasi Wira Usaha Nasional)
4. Fatayat NU

Program pokok:

·         Pengkaderan dan pengembangan keorganisasian

·         Kajian kepemudaan dan keperempuanan

·         Pendidikan dan penyuluhan kesehatan masyarakat

·         Penanggulangan krisis social, terutama menyangkut perbaikan kualitas generasi muda

Jaringan organisasi:

·         27 Wilayah

·         334 Cabang    
5. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)

Program pokok:

·         Pengkaderan dan pengembangan keorganisasian

·         Pengkajian social kemasyarakatan

·         Pengembangan kreatifitas pelajar

·         Penggalangan dana beasiswa bagi pelajar kurang mampu

·         Pendidikan dan pembinaan remaja penyandang masalah social

Jaringan organisasi:

·         27 Wilayah

·         265 Cabang

Jaringan Usaha:

·         KOPUTRA (Koperasi Putra Nusantara)    
6. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)

Program pokok:

·         Pengkaderan dan pengembangan keorganisasian

·         Pengkajian social keagamaan serta masalah remaja dan kepelajaran

·         Pendidikan dan pelayanan kesehatan remaja

·         Pengembangan pendidikan bagi pelajar putus sekolah

Jaringan organisasi:

·         26 Wilayah

·         316 Cabang  
7. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

·         Pemetaan dan pengembangan potensi kader terdidik NU

·         Optimalisasi peran dan mobilitas social warga NU

·         Pengkajian masalah-masalah keindonesiaan

·         Pengembangan jaringan kerja nasional dan internasional

Jaringan organisasi:

·         5 Wilayah

·         17 Cabang
8. Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa (IPS Pagar Nusa)

Program pokok:

·         Pendidikan bela diri pencak silat.

·         Pembinaan dan pengembangan tenaga keamanan di lingkungan NU.

·         Pengembangan kerja social kemanusiaan

Jaringan organisasi:

·         15 Wilayah

·         110 Cabang   
9. Jami'iyyatul Qurro wal Huffadz (JQH)

Program pokok:

·         Pengkajian dan pengembangan seni baca Al-Qur'an.

·         Pendidikan dan pembinaan qira'atul Qur'an.

·         Pengembangan SDM di

·         bidang tahfidzul Qur'an.

·         Penyelenggaraan MTQ.

Jaringan organisasi:

·         27 Wilayah

·         339 Cabang

            Selain 10 Badan Otonom, 5 Lajnah, dan 10 Lembaga, khusus di  tingkat Pusat NU juga memiliki Centre for Strategic Policy Studies (CSPS) yang bertugas mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan strategis pemerintah.

B. Muhamadiyah

Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah

1.      Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk malaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

2.      Muhammdiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.

3.      Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan:

a)      Al-Qur'an: Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW;

b)      Sunnah Rasul: Penjelasan dan palaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

4.      Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang:
a. 'Aqidah

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.

b.Akhlak
       Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia.

c. Ibadah

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia

d. Muamalah Duniawiyah

Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu'amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.

            Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah SWT: